KompetensiPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam pengadilan ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya spesialisasi saja. Berhubung dengan itu timbullah pertanyaan apakah seorang Dengansistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. [25] BerdasarkanPasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 dikatakan "Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: a) pihak PertimbanganHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum Studi Kasus Putusan No. 27/G/2017/PTUN.DPS Indonesia merupakan Negara dengan bermacam-macam adat dan suku, salah satu adat asli di Indonesia adalah adat bali. Bali BadanPeradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat melakukan tugas, Mahkamah Agung atau MA menjadi pemegang kekuasaan kehakiman terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban serta Wewenang MA menurut Undang Undang Dasar 1945 yaitu: Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. .

hakim anggota dalam pengadilan tata usaha negara merupakan hakim